Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya
pemerintahan dari rakyat untuk rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya
menggunakan sistem politik dimana sistem politik tersebut harus dijalankan
pemerintah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Namun faktanya banyak
masalah politik yang sangat serius terutama masalah terhadap pemimpinnya.
Banyak pemimpin yang tidak benar-benar menjalankan kekuasaanya dengan baik.
Melainkan melaksanakannya kekuasaanya tersebut dengan cara yang
bernyeleweng dari hak dan kewajibannya
sebagai pemimpin. Banyak pemimpin sekarang yang hanya mencari titik kekuasaanya atau semata-mata kekuasaan itu,hanya
dijadikan sebagai arena perburuan.
Dengan demikian hal
yang terjadi adalah kemunduran sikap,pemimpin dalam berpolitik. Hal ini
menyebabkan kekuasaan dijadikan hal yang terakhir bukan alat untuk kepentingan
bersama. Nuansa itulah yang kental terasa dalam pembentukan panitia khusus
(pansus) dalam pemilihan pemilu presiden (pilpres) oleh sejumlah anggota DPR.
Sejumlah anggota DPR menjadi arena baru pertempuran politik setelah kemenangan
Jokowi dan Jusufkala dalam pilpres 2014. Pertarungan selanjutnya bukan diarana
politik melainkan di wilayah hukum melalui
Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK pun
menjadi keputusan final sehingga wajib dipatuhi oleh siapapun. Dengan
membawa pilpres ke pansus maka di
DPR yang terjadi ialah yang menggeser
wilayah hukum menuju arena politik. Itu sama aja seperti mencari akal dengan
akal-akalan kalau nanti kubu yang mereka dukung kalah di MK
Jadi Pemimpin tersebut hanya memikirkan kepentingannya
sendiri dengan kekuasaan yang telah dimilikinya,bukan untuk kepentingan
masyarakat bersama. Dengan demikian hal ini
dapat berdampak buruk terhadap
perkembangan Negara kemajuannya. Serta jika selamanya sikap buruk
seperti itu dipertahankan pada hakikatnya mereka sedang menyamai sikap antipati
rakyat, bila hal tersebut terus berjalan maka dapat mengganggu kehidupan rakyat
yang tenang menjadi terusik dengan masalah tersebut. Sebagai warga negara
Indonesia tentu kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi.
